REVOLUSI PERANCIS, Kisah Demokrasi Tanpa Perempuan

[The French Revolution. English synopsis inside]

(Pinterest.com)

Tak peduli tubuh yang diguyur hujan deras, dengan menggenggam senjata dan berbekal amunisi, sedikitnya 7.000 perempuan terus berjalan melakukan long march sepanjang 12 mil dari Paris ke Versailles. Dengan pakaian basah kuyup dan senapan di tangan, mereka melangkah dengan lantang menuju istana kediaman Raja. 

Kaum laki-laki pun kemudian turut bergabung. Kumpulan massa perempuan dan laki-laki ini hendak mendatangi Raja Louis XVI untuk memintanya memerhatikan masalah kekurangan pangan yang dihadapi rakyat. Mereka juga meminta Raja pindah ke kota Paris agar Raja lebih dekat dengan rakyat. 

Saat sampai di istana, pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada Oktober 1789 ini, kaum perempuan dan laki-laki melumpuhkan keamanan istana dengan membunuh beberapa penjaga. Sebelumnya, pada 14 Juli, kaum perempuan juga ikut serta dalam penyerangan penjara Bastille yang merupakan simbol kekuasaan absolut raja.

Rentetan peristiwa di atas mengawali apa yang dikenal sebagai Revolusi Perancis, revolusi yang begitu memengaruhi sejarah demokrasi. Ironisnya, revolusi akbar ini ternyata menyimpan sejarah kelam penindasan terhadap perempuan.

 

Dikembalikan ke Rumah

Revolusi Perancis menumbangkan kekuasaan monarki ketika Raja Louis XVI dan kemudian Ratu Marie Antoinette diseret ke guillotine. Revolusi ini menandai permulaan Perancis berada di bawah pemerintahan republik yang dilandasi semboyan terkenal–liberte, egalite, franite (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan). Namun, perjuangan tersebut pada kenyataannya tidak mengindahkan nilai-nilai yang diusung oleh semboyangnya. Negara republik baru itu mempertahankan diri dengan menyingkirkan siapa saja yang dianggap akan melemahkan posisinya. Karenanya, sebanyak 16.000 hingga 40.000 jiwa mati pada 1793–94, terutama di bawah pisau guillotine. Di antara para korban adalah sejumlah perempuan yang mendukung revolusi.

Kebebasan kaum perempuan dan protes-protes aktivis perempuan dianggap akan mengguncangkan kekuasaan negara republik. Maka kaum perempuan diharuskan kembali ke rumah untuk mengurus keluarga dan dilarang mendirikan perkumpulan politik sejak 1793.

Olympe de Gouges, seorang aktivis perempuan, menulis manifestonya dalam pamplet “Deklarasi Hak Asasi Perempuan dan Warga Negara” pada 1791 sebagai respons terhadap “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara” (1789) yang mengeksklusikan perempuan sebagai warga negara. Ia menemui ajalnya di bawah pisau guillotine pada 1793. Nasib yang sama dialami Mme. Roland, istri seorang pejabat politik yang menjadi tuan rumah sebuah “salon” (klub diskusi politik).

Setelah kaum perempuan terlibat dalam kerusuhan tak terkendali terkait naiknya harga pangan pada 20 Mei 1795, yang menyebabkan satu pejabat mati terbunuh, perempuan juga dilarang menghadiri pertemuan politik. Perempuan kemudian bahkan dilarang untuk berkumpul dalam kelompok lebih dari lima orang.

Larangan-larangan tersebut memang amat ironis mengingat perempuan Perancis berperan dalam pelbagai aspek revolusi. Sebagian dari mereka mempertaruhkan nyawanya dengan mengangkat senjata untuk membela revolusi. Sebagian lagi menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam forum/ klub diskusi politik yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru–kegiatan yang juga berbahaya. Namun, ketika kekuasaan baru hendak menegakkan hak-hak warga negara, perempuan malah mengalami represi hak-hak sipil dan politik. Dalam perkembangan selanjutnya, meski ada beberapa perubahan hukum yang mendukung hak perempuan, perempuan Perancis mengalami represi politik yang amat panjang. Tercatat bahwa perempuan Perancis baru mendapatkan hak pilih pada 1944 ketika mayoritas perempuan di Eropa sudah lama menikmatinya. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi hal ini?

 

Penyerangan Bastille (Pinterest.com)

 

Faktor yang Menghambat Hak Sipil dan Politik Perempuan

Pemikiran Enlightenment

Menurut para pakar, Revolusi Perancis terjadi karena kondisi ekonomi Perancis yang anjlok akibat salah kelola; perang; utang negara; gagal panen; harga pangan, pajak, dan ketimpangan yang tinggi, serta tumbuhnya kelas menengah dan berkembangnya pemikiran Enlightenment (Pencerahan).

Perkembangan pemikiran Enlightenment, menurut para pakar sejarah, sangat memengaruhi masyarakat kelas menengah Perancis, termasuk kaum perempuannya yang melihat pemikiran ini akan membuka peluang bagi kebebasan dan kemajuan mereka. Namun, pemikiran Rousseau–sang ikon Enlightenment–yang membedakan peran perempuan dan laki-laki telah menyakinkan para intelektual bahwa peran utama perempuan adalah di lingkup domestik dikarenakan fungsi reproduksi mereka.  Para lelaki pendukung revolusi yang sedang berupaya mengukuhkan kekuasaan mereka menggunakan pemikiran Rousseau sebagai justifikasi untuk menolak tuntutan terhadap kesetaraan hak sipil dan politik perempuan. Untuk meredam tuntutan tersebut, sebuah wacana tentang peran mulia perempuan sebagai ibu pendidik generasi muda republik diciptakan.

Pertarungan Kekuasaan

Pada masa Revolusi Perancis, kaum perempuan tidak dilupakan, tetapi secara sistematis dieksklusikan dari pembaruan karena ada kebutuhan untuk mengamankan kekuatan-kuatan politik yang ada. Para pendukung negara republik khawatir jika perempuan diberikan hak politik, sebagian dari mereka akan mendukung Gereja Katolik yang dekat dengan para elite aristokrat. Sebaliknya, para pendukung Gereja Katolik juga memiliki kecemasan serupa, bahwa cukup banyak perempuan akan menyokong negara republik jika memiliki hak politik, selain akan terganggunya struktur keluarga tradisional. Memang menjadi keputusan praktis sekaligus taktis saat itu untuk menyingkirkan kaum perempuan yang berpotensi menjadi lawan politik.

Keterlibatan perempuan, terutama perempuan kelas bawah, dalam ajang protes masalah pangan membuat kekuatan potensial yang dimiliki perempuan sebagai kelompok tidak bisa dipandang sebelah mata. Bersamaan dengn itu, aktivisme politik perempuan kelas menengah bila dibiarkan akan memungkinkan perempuan mencampuri persoalan-persoalan politik negara. Intinya, semua ini dipandang kaum laki-laki pendukung republik akan menantang struktur politik yang hendak mereka bangun. Bersandar pada argumen-argumen tradisional yang juga didukung oleh Enlightenment, kaum laki-laki ini menolak keterlibatan perempuan di wilayah publik berdasarkan klaim bahwa perempuan merupakan mahluk irasional yang tidak cocok mengurus perihal kenegaraan.

Represi politik terhadap perempuan memang makin dipandang perlu mengingat kaum petani perempuan di perdesaan tidak mau merangkul revolusi yang ditawarkan dari perkotaan. Mereka “hanya” menginginkan harga-harga yang stabil dan kesejahteraan yang lebih baik, bukan sebuah revolusi sekuler yang menyingkirkan gereja. Kaum laki-laki pendukung republik berpendapat, “Mereka (perempuan) membangkitkan sebuah revolusi hanya karena kopi dan gula, maka mereka akan membangkitkan revolusi lainnya kalau kami tidak waspada” (Gupta, 2014).

Budaya dan Politik

Di tengah-tengah menyebarnya pemikiran baru, gagasan tentang peran perempuan yang dibatasi pada wilayah domestik dengan mudah diterima mayoritas masyarakat, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai gender yang membedakan peran laki-laki dan perempuan sudah sedemikian mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Perancis. Tidak pantasnya perempuan memikirkan apalagi berkecimpung di bidang politik menjadi norma.

Sebenarnya, nilai-nilai tentang peran perempuan sebagai mahluk domestik tidak sesuai dengan kenyataan. Sehari-harinya, tidak banyak perempuan yang dapat menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus suami dan anak. Sebaliknya, kaum perempuan bekerja untuk bertahan hidup. Pekerjaan yang lazim digeluti perempuan kelas bawah di perkotaan di masa itu adalah sebagai penjaga toko, tukang cuci, dan pekerja seks. Kuatnya nilai-nilai gender tradisional membuat kenyataan tersebut dengan mudah terselubungi, apalagi kondisi tersebut tidak menjadi bagian dari kehidupan kaum elite politik.

Nilai-nilai yang begitu mengakar dan kesadaran kaum perempuan yang masih sangat lemah akan haknya membuka jalan mulus bagi politisi dan pejabat laki-laki untuk mencapai tujuan politiknya dan sekaligus mempertahankan superioritasnya dalam rumah tangga.

Para penguasa republik tidak main-main dalam membungkam suara perempuan demi kekuasaan politiknya. Ketika kelompok Jacobins berkuasa di Perancis pada 1792, mereka menangkap dan mengeksekusi perempuan-perempuan yang berani melawan. De Gouges dan Mme. Roland dijadikan contoh nyata. Bagi perempuan siapa pun yang berani angkat bicara mendukung hak-hak kaumnya, mereka tanpa pamrih akan dihukum mati! Dan mereka memang memenuhi janji ini.

Salon Perancis abad 18 (Pinterest.com)

 Kelas dan Pengorganisasian Politik

Bukan tidak ada laki-laki yang mendukung kesetaraan perempuan. Salah satunya adalah Marquis de Condorcet yang mengungkapkan keberpihakannya terhadap kesetaraan perempuan dalam tulisannya di sebuah harian. Setelah penerbitan tulisan tersebut, terbentuk kelompok Social Circle yang terdiri atas perempuan dan laki-laki yang hendak mendorong kesetaraan gender. Namun, dukungan terhadap hak sipil dan politik perempuan sangat terbatas saat itu. Menurut para ahli sejarah, terpecah-pecahnya kaum perempuan sebagai lapisan masyarakat dan pengorganisasian yang lemah menyebabkan minimnya dukungan yang dapat dihimpun perempuan kelas menengah.

Masalahnya, tidak semua perempuan dari seluruh lapisan masyarakat merasa berkepentingan terhadap hak sipil dan politik perempuan. Kalau kaum perempuan kelas menengah menuntut kesetaraan hak, kaum perempuan petani dan kelas bawah lebih melihat revolusi sebagai jalan keluar untuk mengatasi situasi ekonomi yang sedang mereka hadapi. Tujuan-tujuan politik kaum perempuan kelas menengah akan pencapaian kesetaraan hak tidak ada relevansinya dengan kondisi kehidupan perempuan miskin yang bergelut menyambung hidup. Perbedaan ini pun menghalangi pengorganisasian perempuan sebagai kelompok yang dapat menjadi sebuah kekuatan politik yang memengaruhi keputusan publik.

Sementara itu, tekanan untuk mematuhi nilai-nilai gender mengakibatkan kaum aktivis perempuan kelas menengah menuntut kesetaraan yang masih separuh hati: dengan kesetaraan di wilayah publik tidak berarti perempuan akan meninggalkan peran domestik mereka. Represi budaya dan tekanan politik akhirnya melemahkan tuntutan para aktivis perempuan kelas menengah terhadap kesetaraan.

Patriotisme

Patriotisme dan nasionalisme yang memandang kepentingan negara harus diutamakan merupakan faktor lain yang turut menunda hak politik perempuan Perancis pasca-revolusi. Ketika kekaisaran Napoleon jatuh dan negara Republik Ketiga masih labil (1870), hak politik perempuan ditunda karena ada isu-isu genting yang dianggap perlu didahulukan. Sebenarnya, di bawah Komune Paris pada 1871, perempuan pernah diberikan hak politik, tetapi hak ini dicabut setelah komune berakhir. Pada saat dan pasca-Perang Dunia I pembahasan tentang hak politik perempuan digeser oleh agenda prioritas, yakni upaya untuk memenangkan perang dan kemudian fase pemulihan pasca-perang.

Faktor Pendorong Tercapainya Hak Politik Perempuan

Pada masa Perang Dunia I dan II, perempuan sejenak merasakan kemandirian ekonomi karena negara mendorong perempuan untuk memasuki sektor kerja. Selama perang, warga negara perempuan digiring untuk mengambil alih pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki di masa damai. Pada Perang Dunia II perempuan bahkan turun ke medan perang.

Namun, perempuan disingkirkan kembali ke wilayah domestik setelah perang (Dunia I dan II) usai. Tidak semua perempuan sepenuhnya rela “kembali ke rumah” sehingga setelah Perang Dunia I, persaingan kerja antara perempuan dan laki-laki menciptakan ketegangan antarjenis kelamin.

Karena sempat mengecap kemandirian ekonomi, pengalaman di masa kedua perang dunia turut membangkitkan kesadaran kaum perempuan akan hak-hak ekonomi maupun politiknya. Perjuangan untuk memperoleh kesetaraan terus berlanjut setelah Perang Dunia I hingga akhirnya hak pilih dan hak untuk memegang jabatan politik diperoleh perempuan Perancis pada 1944.

Jika di satu sisi perang memperlambat pemenuhan hak politik perempuan, di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam mendukung negara selama perang telah membangkitkan kesadaran gender perempuan. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa bukan tekanan dari kelompok-kelompok perempuan yang terutama menyebabkan negara mensahkan hak politik perempuan. Hak tersebut dipenuhi karena pada masa itu di mayoritas negara Eropa perempuan sudah memiliki hak pilih dan Perancis tidak ingin tampak tertinggal.

  

Motif garis merah simbol pendukung revolusi (Pinterest.com)

Paradoks Revolusi

Sebagaimana negara-negara lain di bawah nasionalisme, saat Revolusi Perancis, kekuatan negara sebagai sebuah nasion menjadi perhatian utama. Tatanan gender yang tradisional untuk penguatan nasion terus dipertahankan; fungsi perempuan adalah untuk mencetak keturunan bangsa serta sebagai pendidik generasi muda dan penjaga budaya maupun moral bangsa. Fungsi keibuan perempuan terus dimuliakan meski setelah revolusi banyak perempuan yang harus bekerja di tambang dan pabrik tekstil.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama sepuluh tahun revolusi dan pasca-Revolusi Perancis menjadi stimulus bagi meluasnya kesadaran gender masyarakat Perancis. Lambat laun, mulai dari abad 18 dan 19, perempuan Perancis mendapatkan hak untuk menggugat cerai (yang sempat dicabut dan kemudian dipulihkan kembali), hak atas pendidikan, dan hak atas kepemilikan harta, serta terakhir, hak politik yang mereka peroleh pada akhir Perang Dunia II.

Meski faktor budaya berperan besar dalam menghalangi pencapaian kesetaraan gender di Perancis, faktor politik tidak kalah penting. Pada perjalanannya, revolusi ini mengingkari nilai-nilai yang dibawanya dan sayangnya diakhiri oleh kepemimpinan absolut Napoleon Bonaparte (1799–1870). Inilah kisah paradoks revolusi pembebasan yang memakan korban ribuan masyarakat sipil dan berakhir di tangan kekuasaan otoritarian.

Namun bagaimana pun, Revolusi Perancis tetap merupakan peristiwa yang begitu penting dalam sejarah demokrasi. Pertumpahan darah dan pertarungan kekuasaan yang mewarnai Revolusi Perancis telah mengantarkan manusia pada era modern yang berasaskan demokrasi. Tak dapat dipungkiri bahwa Revolusi Perancis bukan hanya merupakan kisah sejarah yang sarat dengan pelajaran yang dapat dipetik, tetapi revolusi ini masih memiliki relevansi bagi perjuangan demokrasi hingga saat ini.

 

“With the first act of cruelty committed in the name of revolution, with the first murder, with the first purge and execution, we have lost the revolution.” (Kate Millett, 1974).

Sumber:

Borne, Elena (2016) ‘Femmeinists: French women’s struggle for suffrage at the ballot, at home, and on the front lines from 1880 to 1965.’ Washington State University [daring] <https://history.libraries.wsu.edu/spring2016/2016/01/18/feminism-in-france/> [16 September 2017].

Gupta, Sonali (2014) ‘Liberty for All? An Exploration of the Status of Women in Revolutionary France.’ Primary Source V (I) [daring] <http://www.indiana.edu/~psource/PDF/Current%20Articles/Fall2014/3%20Gupta%20Fall%2014.pdf> [4 September 2017].

Historywiz (2008) Women and the French Revolution [daring] <http://www.historywiz.com/frenchrevwomen.html> [22 Agustus 2017].

Lee, Shannon (n.d.) Feminism and the French Revolution. Tau Sigma Journal of Historical Studies Vol. XXI [daring] <https://www.oc.edu/dotAsset/6a592d16-7e38-4895-80a0-725db224c24b.pdf> [4 September 2017].

Lewis, Jone Johnson (2017) Women and the French Revolution. Thought Co. [daring] <https://www.thoughtco.com/women-and-the-french-revolution-3529110> [21 Agustus 2017].

Liberty, Equality, Fraternity, Exploring the French Revolution (n.d.) Women and the Revolution [daring] <https://chnm.gmu.edu/revolution/chap5a.html> [21 Agustus 2017].

Mulder, Eva dan Eric Krebbers (2002) ‘A Feminist Criticism on Nationalism.’ e Fabel van de illegaal 54/55 Gebladerte Archief [daring] <http://www.doorbraak.eu/gebladerte/30049v01.htm> [10 Oktober 2017].

Najeeb, Abdul (2014) ‘Women’s Roles and Contribution in and to the French Revolution.’ Idea of History [daring] <http://idea-of-history.blogspot.com/2014/03/womens-roles-and-contributions-to.html> [22 Agustus 2017]. 

Offen, Karen (n.d,) Women, Citizenship, and Suffrage in France Since 1789 [daring] <http://www.indiana.edu/~paris10/ParisOSS/Day10_Sex_and_Gender/d7_Offen.html> [16 September 2017].

Ross, Stew (2014) The Women of the French Revolution. The Freelance History Writer [daring] <https://thefreelancehistorywriter.com/2014/07/11/the-women-of-the-french-revolution-a-guest-post-by-stew-ross/> [22 Agustus 2017].

Sophia’s Blog (2014) Women’s Rights and the French Revolution [daring] <http://sophiad.inquiryhub.org/rights-of-women/> [22 Agustus 2017].

Thompson, Tiffany R. (2015) ‘Gendered Nations: The French Revolution and Women’s Political Participation.’ UCI Department of History [daring] <http://escholarship.org/uc/item/42n1b201> [4 September 2017].